• Kamis, 11 Agustus 2022

Dinilai Belum Sesuai, Serikat Buruh di Kabupaten Purwakarta Agendakan Gelar Aksi Tolak Raperda Ketenagakerjaan

- Rabu, 18 Mei 2022 | 11:56 WIB
Aksi Buruh Purwakarta, Tolak Raperda Ketenagakerjaan pro Omnibuslaw (Bicarajabar/Dok. Wahyu)
Aksi Buruh Purwakarta, Tolak Raperda Ketenagakerjaan pro Omnibuslaw (Bicarajabar/Dok. Wahyu)

Bicarajabar.com -- Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta yang berfokus pada bahasan Peraturan Daerah terkait Penyelanggaraan Ketenagakerjaan, dinilai oleh serikat buruh belum sesuai.

Dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah terkait Penyelanggaraan Ketenagakerjaan yang diagendakan sebelumnya, salah satu perwakilan dari serikat buruh FSPMI Kabupaten Purwakarta, sebelumnya mendapat undangan dari dinas terkait untuk dihadiri pada 17 Mei 2022.

Namun, pihaknya menyatakan tidak akan menghadiri undangan dan menolak pembahasan lebih lanjut lantaran ada ketidaksesuaian dengan yang diharapkan.

Hal tersebut diputuskan usai pihak FSPMI melakukan diskusi terkait, yang sebelumnya telah menerima draft Raperda versi Pemerintah Daerah yang beredar pada 16 Mei 2022.

Baca Juga: Apresiasi Peran Pihak Kepolisian dalam Acara May Day di GBK, Said Iqbal: bisa diizinkan menggunakan GBK

"Khawatir dapat menjadi dasar legalisasi penyusunan naskah Akademik Raperda yang substansinya kami tolak," tulis Wahyu Hidayat Koordinator/Ketua Executive Committee Partai Buruh Kabupaten Purwakarta dalam keterangan pers yang diterima Bicarajabar.

 

Dalam pembahasan yang tertuang di dalamnya, dinilai bahwa Omnibuslaw UU 11/2020 Cipta Kerja segera berlaku secara tidak inkonstitusional bersyarat lagi.

"Terbukti dari dasar hukum maupun substansi Raperda adalah copy paste Omnibuslaw ditambah penguatan pemagangan yang bagi kami hanyalah kamuflase "topeng" upah murah. Sehingga apabila Raperda ini berlanjut sampai disahkan tentu akan menambah kesengsaraan bagi buruh Purwakarta." lanjut dalam keterangan.

Halaman:

Editor: Fahri Fahira

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X