• Kamis, 11 Agustus 2022

Perihal JHT: Kebijakan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022, Memantik Perhatian Aliansi Buruh Untuk Turun Aksi?

- Minggu, 13 Februari 2022 | 19:18 WIB
Aturan Baru Pencairan JHT Harus Menunggu Usia 56 Tahun (Tangkapan layar youtube @bicaralah buruh)
Aturan Baru Pencairan JHT Harus Menunggu Usia 56 Tahun (Tangkapan layar youtube @bicaralah buruh)

Bicarajabar.com - Kemunculan kebijakan dari Permenaker Nomor 2 Tahun 2022, terkait kebijakan yang mengatur tata cara persyaratan dan Pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT) memantik perhatian aliansi buruh.

Melalui informasi yang dilaporkan, aliansi buruh seperti Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit (FSP TSK) dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), dimungkinkan akan melakukan aksi terkait kebijakan tersebut.

Fokusnya, pada kebijakan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022, adanya aturan untuk pencairan dana JHT yang diterima peserta Jamsostek/ BPJS baru bisa dilakukan saat berusia 56 tahun.

Atas fokus salah satu poin yang terdapat pada kebijakan tersebut, menimbulkan banyak pertanyaan dan perhatian masyarakat khususnya para pekerja/ buruh.

Baca Juga: UMK Jawa Barat Telah Ditetapkan, Aliansi Buruh Purwakarta: Menyesalkan, Kita akan Lakukan Gugatan

Sebagaimana dilaporkan pada laman Ayo Bandung "Aliansi Buruh Ancam Lakukan Aksi Gabungan Terkait Permenaker Nomor 2 Tahun 2022" Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI, Roy Jinto Ferianto mengaku, keputusan tersebut sangat merugikan kaum buruh. Apalagi, kebijakan tersebut dinilai Roy menjadi sejarah kelam bagi kaum buruh.

"Kebijakan pemerintah tersebut sangat merugikan kaum buruh, PP No. 60 Tahun 2015 dan PP No. 19 Tahun 2015 memperbolehkan buruh yang terkena PHK dan mengundurkan diri untuk mengambil Jaminan Hari Tua, tanpa harus menunggu usia 56 Tahun," ujar Roy dalam keterangan resminya, Minggu, 13 Februari 2022.

Selain itu, lanjut Roy, kebijakan tersebut sangat menyudutkan kaum buruh mengingat para buruh yang di PHK atau mengundurkan diri tidak bisa mencairkan uang yang ada di Jamsostek tersebut.

Padahal, uang tersebut tak jarang menjadi sumber dana terakhir bagi para buruh yang di PHK.

Baca Juga: Ribuan Buruh Turun Jalan Menuntut Kenaikan Upah 2022

"Kondisi buruh yang terkena PHK dan mengundurkan diri tentu saja sangat membutuhkan uang untuk melanjutkan kehidupannya. Apalagi, pasca di PHK dan mengundurkan diri, selama ini yang menjadi sumber dana buruh untuk melanjutkan hidup setelah di PHK adalah uang Jaminan Hari Tua (JHT)," papar Roy.

Maka dari itu, Roy mengatakan, pihaknya beserta kaum buruh tak segan segan untuk mengambil langkah drastis demi kesejahteraan dan keadilan bagi kaum buruh.

"Oleh karena itu, FSP TSK SPSI menyatakan menolak Permenaker no 2 Tahun 2022. Serta mendesak Menteri Ketanagakerjaan untuk segera mencabut aturan tersebut. Dan kami akan melakukan perlawanan secara masif baik secara hukum maupun dengan aksi-aksi yang akan kami lakukan," ungkapnya.

"Kita akan aksi dikantor-kantor B.P. Jamsostek, maupun dikantor Menteri Ketanagakerjaan, dan tidak menutup kemungkinan buruh bisa saja secara bersama-sama mengambil uang Jaminan Hari Tua (JHT) dari B.P Jamsostek sebelum Permenaker 2 Tahun 2022 berlaku efektif 2 Mei 2022," pungkasnya. []

(Ayo Bandung/ Muslim Yanuar Putra)

Editor: Rais Jaka Purnama

Sumber: Ayo Bandung

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X