• Rabu, 26 Januari 2022

Sah, Pemerintah Provinsi Jabar Telah Menetapkan Besaran UMK 2022

- Rabu, 1 Desember 2021 | 09:43 WIB
Buruh yang masih bertahan di Gedung Sate hingga selasa malam (Foto: Irwan/Bicarajabar)
Buruh yang masih bertahan di Gedung Sate hingga selasa malam (Foto: Irwan/Bicarajabar)

Upah minimum kabupaten/kota (UMK) di Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan Gubernur Jawa Barat, pada Selasa 30 November 2021.

Besaran UMK tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/ Kep.732-Kesra/ 2021 Tanggal 30 November 2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja menyatakan, penetapan UMK tersebut mengacu kepada Undang-undang (UU) 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah RI No.36 tahun 2021 tentang Pengupahan serta beberapa surat Menteri Ketenagakerjaan RI, kemudian rekomendasi besaran penyesuaian nilai upah minimum kabupaten/kota dari 27 bupati dan wali kota seluruh Jawa Barat, juga berita acara Dewan Pengupahan.

"Tentu saja bahwa hal ini menjadikan sebuah dasar, sehingga Keputusan Gubernur dikeluarkan," kata Setiawan dalam keterangan resmi yang diterima, pada Rabu 1 Desember 2021, dini hari.

Setiawan mengatakan, rumus-rumus di dalam perhitungan dikeluarkannya UMK ini didasarkan kepada Peraturan Pemerintah dan gubernur pun tidak diberikan ruang atau diskersi daerah untuk menetapkan lebih dari itu.

Gubernur pun, kata dia, tak dapat mengoreksi atau merevisi rekomendasi dari bupati/walikota.

"Terkait dengan putusan MK, menyatakan bahwa pemerintah harus memperbaiki peraturan ini di dalam 2 tahun. Namun demikian selama 2 tahun ini seluruh peraturan yang terkait dengan UU Cipta Kerja dan seluruh turunannya masih tetap berlaku termasuk PP 36 yang mendasari terkait dengan perhitungan UMK ini," ucapya.

Oleh karena itu, lanjut setiawan, surat rekomendasi yang disampaikan oleh bupati/wali kota yang saat ini sudah seluruhnya sesuai dengan PP 36, kemudian gubernur menetapkan hal tersebut.

Untuk ke depannya, Setiawan berharap, pihaknya merekomendasikan kepada pemerintah pusat agar dapat melibatkan pemerintah daerah lebih jauh khususnya di dalam penghitungan UMK ini.

Karena kita tau, lanjutnya, kondisi ekonomi dan dinamika antara daerah satu dengan daerah lainnya sangat bervariasi.

"Oleh karena itu kami sangat berharap, bahwa pelibatan pemerintah daerah di masa yang akan datang bisa terlibat lebih jauh," tutupnya.[]

Editor: Fahri Fahira

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X