• Selasa, 26 Oktober 2021

APBN Biayai Kereta Cepat JKT-BDG, Said Didu Sebut Jokowi 'Dijebak' China

- Senin, 11 Oktober 2021 | 06:14 WIB
Kereta cepet (Gambar: Dok. KCIC)
Kereta cepet (Gambar: Dok. KCIC)

Bicarajabar.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015, tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Salah satu yang durevisi adalah Pasal 4, di mana proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung kini diizinkan untuk didanai APBN.

Padahal, saat perencanaan hingga awal pembangunan, baik Presiden Jokowi maupun para pembantunya, berjanji untuk tidak menggunakan uang rakyat seperser pun untuk membiayai proyek kerja sama dengan China tersebut.

"Kereta cepat tidak gunakan APBN. Kita serahkan BUMN untuk Business to Business (B to B). Pesan yang saya sampaikan kereta itu dihitung lagi," kata Jokowi dikutip dari laman Sekretariat Kabinet pada (15/09/2015).

Tidak hanya itu, Jokowi juga menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebagai pimpinan Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

Baca Juga: Hujan Petir Siang Hari di Purwakarta, BMKG: Prakiraan Cuaca untuk Wilayah Jawa Barat, 11 Oktober 2021

Tentunya, keputusan Jokowi tersebut membuat Mantan sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu menilai presiden terkena jebakan China.

"Jebakan proyek kereta api cepat China semakin dalam," kata Said Didu, dalam akun Twitternya yang dikutip Sabtu, (9/10/2021) dilansir Pikiran-Rakyat.com.

Didu juga mempertanyakan sikap Jokowi yang berubah pikiran soal pembiayaan kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut.

Halaman:

Editor: Fahri Fahira

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X