• Selasa, 26 Oktober 2021

RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Sri Mulyani: NIK KTP akan Dijadikan Sebagai NPWP

- Senin, 4 Oktober 2021 | 12:44 WIB
Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani (istimewa)
Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani (istimewa)

Bicarajabar.com - Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani menyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) segera siap dibawa pada sidang paripurna.

Kesepakatan antara pemerintah dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi alasan RUU HPP segera dibahas pada sidang paripurna.

Melalui RUU HPP, pemerintah akan menambah fungsi dari Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Baca Juga: Pemerintah Kejar Target Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, Menperin: Ada Program Penumbuhan Wirausaha Baru

Sri Mulyani mengungkapkan bahwa RUU HPP merupakan bagian dari reformasi struktural di bidang perpajakan yang harapanya akan mensejahterakan bangsa Indonesia.

Sri juga menegaskan bahwa RUU HPP akan memperkuat reformasi administrasi perpajakan sehingga sistem perpanjakan akan lebih simpel dan tidak menyulitkan wajib pajak khususnya orang pribadi.

"RUU ini juga akan memperkuat reformasi administrasi perpajakan yang saat ini dilakukan oleh pemerintah, melalui implementasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP untuk Wajib Pajak orang pribadi," kata Sri melalui keterangan resminya.

Baca Juga: Inovasi Perempuan dalam IKM, Pacu Ekonomi Negara Anggota Colombo Plan

Sri juga menambahkan bahwa RUU HPP ini merupakan titik tolak yang baik dimana saat ini pemerintah tengah menggenjot sektor ekonomi sehingga sektor pajak akan lebih berkeadilan dan kepastian hukum.

Halaman:

Editor: Rais Jaka Purnama

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X