• Senin, 27 September 2021

Hentikan Paksa Proyek Reklamasi, Pemkab Bekasi: Tidak Dilengkapi dengan Perizinan

- Kamis, 16 September 2021 | 00:04 WIB
Alat berat terparkir di lokasi proyek reklamasi di Marunda Center Desa Segara Makmur Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi akhirnya dihentikan paksa, Rabu, 15 September 2021 (Pkiran Rakyat/Tommi Andryandy)
Alat berat terparkir di lokasi proyek reklamasi di Marunda Center Desa Segara Makmur Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi akhirnya dihentikan paksa, Rabu, 15 September 2021 (Pkiran Rakyat/Tommi Andryandy)

Bicarajabar.com – Proyek reklamasi pelabuhan swasta yang berlokasi di Desa Segara Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mendapatkan perhatian dari berbagai pihak. Salah satunya dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi yang akhirnya memutuskan penghentian paksa untuk proyek tersebut pada, Rabu (15/09/21).

Diketahui bahwa, proyek tersebut menggarap area seluas 50 hektar, yang dikerjakan oleh PT Tegar Primajaya. Keputusan Pemkab terkait penghentian itu, berdasarkan adanya informasi tentang perizinan yang belum dipenuhi oleh pengembang.

Keputusan tersebut mengacu pada Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 4.780/Kep.Gub/HL.01/DLH tentang Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah Kepada PT Tegar Primajaya.

Dilansir dari Pikiran-Rakyat.com, adanya putusan tersebut dikarenakan pelaksanaan proyek tidak dilengkapi dengan perizinan berdasarkan peraturan terkait.

Baca Juga: Kemenag Luncurkan Halaman Informasi bagi Pendaftar Progam Sertifikasi Halal Gratis

“Terkait permasalahan reklamasi di Pantai Marunda, setelah saya koordinasikan permasalahannya dengan Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas LH dan DPMPTSP Provinsi Jabar sebagai instansi penerbit rekomendasi dan izin kegiatan di Marunda tersebut,  ada izin yang tidak terpenuhi,” kata Penjabat Bupati Bekasi, Dani Ramdan, usai memimpin penghentian proyek di kawasan industri Marunda Center itu.

Untuk itu, Dani menegaskan hari ini Dinas LH Provinsi Jabar menerbitkan Keputusan Gubernur tentang pengenaan sanksi administratif kepada PT Tegar Primajaya, untuk menghentikan sementara kegiatannya sampai dengan dipenuhinya semua perizinan teknis dalam kegiatan reklamasi tersebut.

Dari keterangan yang diterima, diketahui bahwa proyek reklamasi itu dilakukan untuk membangun pelabuhan swasta di perairan utara Bekasi.

“Dari sisi lingkungan, pihak pengembang sebenarnya telah mendapatkan izin,” lanjut Dani.

Halaman:

Editor: Anisa Sri

Sumber: Pikiran Rakyat

Tags

Terkini

Masuk Pancoraba, BMKG: Waspada Potensi Cuaca Ekstrem

Kamis, 23 September 2021 | 07:01 WIB

Kronologis Hilangnya Gibran di Gunung Guntur Garut

Selasa, 21 September 2021 | 20:58 WIB

Terpopuler

X